Opini Indonesia sejahtera dengan demokrasi anti korupsi

OPINI

Indonesia Sejahtera dengan Demokrasi Anti Korupsi

INDONESIA? Itu adalah sebuah negara, negara besar dengan jumlah penduduknya. Sebenarnya tidak hanya besar dalam hal itu, tapi jika mau dibahas status kebesaran yang lain juga cukup banyak. Seperti besar negaranya, besar SDAnya, besar impornya, besar TKWnya, yang paling penting dan menjadi masalah utama banyaknya terlahir koruptor.

Tinggal beberapa minggu lagi, gendang pesta demokrasi Eksekutif 2014 bakal ditabuh. Masing-masing dari mereka sudah siap bersaing memperebutkan tampuk kekuasaan sebagai kepala negra dan wakilnya. Persaingan politik pun sudah gencar dimainkan. Tujuannya, agar keikutsertaan mereka tidak cuma numpang lewat, masing-masing dari mereka punya tekad ingin memenangkan Pemilu 2014.

Iklim kompetisi sudah terasa. Masing-masing parpol sudah saling berpacu mencari amunisi dukungan. Sejumlah parpol bahkan sudah mengantongi nama untuk diusung menjadi calon presiden pada Pemilu 2014 nanti. Taktik dan strategi pun disiapkan jauh-jauh hari demi memenangkan capres usungannya. Mulai dari pemasangan banner, blusukan ke kampung-kampung hingga iklan politik terselubung di berbagai media.

Pertanyaannya, akankah pemilu 2014 menghasilkan pemimpin-pemimpin yang bersih dari korupsi? Akankah pascapemilu Indonesia bebas korupsi? Ataukah sebaliknya, praktik korupsi justru semakin menjamur pascapemilu 2014 ini? Inilah pertanyaan-pertanyaan yang muncul dibenak masyarakat menjelang pesta akbar pemilu 2014. Harus diakui, beberapa tahun belakangan, praktik korupsi di Indonesia seakan beranak-pinak. Jumlahnya terus meningkat dan semakin merajalela. Praktiknya pun semakin sistematis sehingga sulit sekali terjamah oleh hukum. Bahkan, tak tanggung-tanggung, sebagian besar korupsi dipraktikkan secara berjamaah dengan tujuan memperoleh hasil yang banyak.

Lihat saja, betapa banyak kasus korupsi yang terungkap beberapa tahun ini. Dari kasus Wisma Atlet dan Hambalang, korupsi dana pengadaan Al-Qur’an di Kemenag, kasus korupsi dana pengadaan simulator SIM di Korlantas Polri, kasus kuota impor daging di Kemenag, korupsi dana pendidikan di Kemendikbud hingga kasus suap hakim Mahkamah Konstitusi yang baru saja terjadi.

Persoalan korupsi di Indonesia memang sudah masuk tingkat akut dan nyaris menjadi hal yang biasa. Korupsi seakan telah menjadi persoalan struktural, kultural dan personal. Persoalan struktural karena telah melekat pada seluruh sistem pemerintahan, dari eksekutif, legislatif hingga yudikatif. Persoalan kultural karena praktik korupsi telah diterima menjadi kebiasaan dalam masyarakat dewasa ini. Sedangkan persoalan personal karena mentalitas korupsi telah menyatu dalam kepribadian orang Indonesia pada umumnya.

Korupsi memang sudah menjadi budaya dalam negeri ini. Budaya korupsi di Indonesia telah berlangsung lama yang berakar dari budaya memberi upeti. Budaya memberi upeti yang dikenal dengan sebutan korupsi semakin marak diamalkan oleh bangsa Indonesia pada saat mulai melaksanakan pembangunan di masa Orde Baru yang berlangsung selama 32 tahun lamanya, yang kemudian dilanjutkan di era Orde Reformasi selama 15 tahun. Di masa Orde Baru korupsi terjadi melalui persekonkolan penguasa, birokrat dan pebisnis. Di era Orde  Reformasi ditambah persekongkolan politisi, pebisnis, penguasa serta rakyat.

Menurut data Transparency International (TI), sejak tahun 1995 – 2011 Indonesia selalu ditempatkan sebagai negara terkorup. Begitupun hasil survie TI tahun 2012 mencatat, indeks korupsi Indonesia bercokol di urutan 118 dari 176 negara. Sementara pada tingkat ASEAN, peringkat korupsi Indonesia masih jauh di bawah Singapura (peringkat 5), Brunei Darussalam (46), Malaysia (54) dan Thailand (8).

Fakta di atas seakan menampar kesadaran kita, betapa korupsi di Indonesia sudah kronis. Bahkan dari kasus-kasus korupsi yang terungkap kita menyaksikan, korupsi sudah membabat seluruh elemen pemerintahan. Mulai dari kasus korupsi yang melibatkan birokrat, wakil rakyat hingga yang menyeret hakim-hakim lembaga hukum. Kasus suap yang melibatkan ketua MK, Akil Mochtar, adalah bukti nyata kalau virus korupsi sudah menodai lembaga yudikatif.

Banyaknya koruptor dan jumlah uang yang dikorupsi pun seolah berjalan beriringan. Negara yang tadinya merugi jutaan rupiah, sekarang negara bisa merugi hingga miliaran bahkan triliunan rupiah. Hasil riset Penelitian dan Pelatihan Ekonomika dan Bisnis UGM yang didasari dari data putusan korupsi Mahkamah Agung sepanjang 2001 – 2012 memperlihatkan, total dana yang dikorupsi mencapai Rp.168,19 triliun. Angka yang sangat besar, terutama kalau dibandingkan dengan penghasilan masyarakat kita sehari-hari.

Begitu kompleksnya persoalan korupsi dampaknya akan merongrong sendi kebangsaan. Layaknya virus, pelan tapi pasti akan meruntuhkan bangsa ke jurang kehancuran. Satu kenyataan yang begitu memiriskan hati mengingat founding fathers bangsa ini memimpikan Indonesia bersih dari segala bentuk praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Apa jadinya bangsa ini jika tahun-tahun selanjutnya praktik korupsi justru semakin bertambah. Semoga saja tidak!

Tumbuhnya budaya korupsi, pernah dirumuskan oleh ICW dengan mengemukakan mengapa korupsi dilakukan dengan menyebutkan 9 (sembilan) penyebab korupsi adalah:

1.Sifat konsumtif (hidup bermewah-mewah)

2.Sifat individualisme.

3.Gaji kecil.

4.Disiplin aparat rendah.

5.Atasan memulai korupsi.

6.Sanksi hukum ringan.

7.Birokrasi bertele-tele.

8.Tidak ada pengawasan (pengawasan tidak efektif)

9.Kesadaran bahaya korupsi rendah.

Kembali ke pertanyaan di awal, akankah Indonesia bersih dari korupsi pasca pemilu 2014? Jawabnya, mungkin saja. Ya, mungkin saja jika praktik korupsi bisa diberantas secara simultan. Namun harus diingat bahwa memberantas korupsi yang demikian kompleks bukanlah pekerjaan mudah. Butuh pendekatan strategis dan multilevel, tidak bisa lagi dengan cara linear dan biasa-biasa saja. Karena itu ada beberapa cara yang bisa dilakukan, diantaranya :

Pertama, membangun Indonesia Baru yang berbudaya anti korupsi , dengan menanamkan sikap ujur, dan kerja keras, yang dimulai dari Presiden RI dan dari setiap keluarga dalam rumah tangga.

Kedua, pendekatan struktural berarti semua perangkat hukum dari Polri, KPK dan Kejaksaan harus sinergi dalam memberantas korupsi. Komitmen besama dan sinergi antarketiga lembaga hukum tersebut akan menjadi benteng kokoh dan kekuatan besar untuk menghapus praktik kejahatan korupsi di negeri ini. Hukum harus ditempatkan sebagai paglima dan tanpa memihak sehingga tidak mengesankan hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Siapa pun yang korupsi, rakyat rendahan ataupun kalangan elite, harus diproses sesuai hukum yang berlaku. Tidak ada yang istimewa di depan hukum, semuanya sama. Bersamaan dengan itu pula, sanksi yang diberikan kepada koruptor harus pantas dan memberikan efek jera. Jika ini dilakukan, kita yakin peluang Indonesia bebas dari korupsi terbuka lebar.

Ketiga, membangun kebiasaan hidup sederhana, yang dimulai dari Presiden RI dan dari setiap keluarga.

Keempat, tauladan yang baik dan benar dari para pemimpin. Selama ini, kita sulit menemukan pemimpin-pemimpin yang bisa memberikan contoh bagi rakyatnya. Kita justru melihat begitu bobroknya perilaku para pemimpin yang tak jarang juga mengkorupsi uang rakyatnya sendiri. Bagaimana mungkin korupsi bisa diberantas kalau para pemimpinnya justru melakukan korupsi.

Kelima, mengutamakan pembangunan yang berpusat pada rakyat, dengan membangun pencerdasan kehidupan bangsa, karakter, akhlak, moralitas bangsa, keadilan dan kemanusiaan (humanity).

Keenam, mengamalkan pembukaan UUD 1945 yang merupakan tujuan kita merdeka, berbangsa dan bernegara serta sila-sila dari Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Jika keenam cara diatas dilaksanakan mungkin akan sedikit mungurangi volume kasus korupsi sehingga dapat menciptakan Indonesia baru ini sejahtera dengan demokrasi anti korupsi.